![]() |
Petani tambak sedang memberi makan ikan. Foto: Ilustrasi/Bekasicyber.ID. |
Dirjen Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu (Tebe),
menjelaskan bahwa KKP terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan
instansi terkait untuk memastikan keberhasilan program ini. "Kami aktif
melakukan sosialisasi, termasuk menyampaikan penetapan lahan seluas 20.413,25
hektare dari Kementerian Kehutanan," ujar Tebe di Jakarta, Senin
(16/6/2025).
Keempat kabupaten yang menjadi sasaran program ini
adalah:
1. Bekasi (8.188,49 hektare) meliputi Kecamatan
Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, dan Tarumajaya.
2. Karawang (6.979,51 hektare) mencakup Batujaya,
Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya.
3. Subang (2.369,76 hektare) meliputi Blanakan,
Legonkulon, Pusakanagara, dan Sukasari.
4. Indramayu (2.875,48 hektare) mencakup Cantigi,
Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang.
Sebelumnya, KKP telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) tahap I dan II untuk memastikan program ini ramah lingkungan
sekaligus mendongkrak ekonomi lokal. Sosialisasi intensif juga telah dilakukan,
melibatkan 18 camat, 49 kepala desa, serta dinas terkait di empat kabupaten
tersebut.
"Kami akan melanjutkan sosialisasi ke 49 desa dan
segera menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov Jabar dan empat
pemkab," tambah Tebe. Ia berharap ground breaking dapat
dilaksanakan tahun ini sebagai tanda dimulainya proyek revitalisasi tambak
Pantura Jabar.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono,
menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan
nasional. Revitalisasi tambak diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,
mengingat komoditas seperti nila salin memiliki nilai pasar yang tinggi, baik
di dalam negeri maupun internasional.
Dengan langkah ini, KKP optimis dapat mengoptimalkan potensi perikanan budidaya sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir Jawa Barat. (Jaw)