.png "Author")
 |
| Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu. |
Hal ini disampaikan usai rapat antara Komisi III dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PDAM Tirta Patriot.
Kamil menjelaskan, kebutuhan anggaran PDAM diperkirakan mencapai Rp90 miliar, bahkan bisa melambung hingga Rp1 triliun lebih.
Angka ini mencakup pengembangan jaringan distribusi air untuk 12.000 pelanggan baru serta peningkatan infrastruktur utama.
"Jika hanya mengandalkan APBD, beban keuangan daerah akan sangat berat. Tahun lalu, penganggaran Rp10 miliar saja sudah cukup memberatkan," ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Ia menekankan pentingnya tambahan modal untuk meningkatkan kualitas layanan, debit air, serta integrasi sistem dari Tirta Bhagasasi ke Tirta Patriot.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah kerja sama pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), baik dengan Kementerian Keuangan maupun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Jika Pemkot Bekasi tidak mampu menyediakan anggaran penuh, harus ada alternatif pendanaan lain," tegas politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Kamil juga mendorong PDAM untuk memperbaiki cash flow agar mampu memenuhi kewajiban cicilan jika menggunakan skema KPBU.
"PDAM harus meningkatkan manajemen dan pelayanan. Selama ini, Pemkot terus memberikan penyertaan modal, tetapi pengelolaannya harus lebih efisien," pungkasnya. (Dn)
