Kunjungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat
kolaborasi antara Pemkab Bekasi dan DPD RI dalam mendorong kebijakan yang
berpengaruh langsung pada masyarakat.
Asep memaparkan potensi Kabupaten Bekasi sebagai daerah
penyangga Ibu Kota Negara dengan populasi mencapai 3,2 juta jiwa. Selain itu,
Bekasi juga dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan
lebih dari 7.600 perusahaan dari 48 negara.
"Di balik pencapaian ini, kami masih menghadapi
tantangan serius, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah lingkungan,
dan penyerapan tenaga kerja," ujar Asep.
Ia menekankan pentingnya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU)
dari pemerintah pusat. Saat ini, alokasi DAU Bekasi sebesar Rp3,5 triliun per
tahun, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan daerah.
"Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, infrastruktur
jalan yang perlu diperbaiki, dan layanan kesehatan yang terus berkembang, kami
mengusulkan kenaikan DAU menjadi minimal Rp4,5 triliun," tegasnya.
Selain itu, Asep juga menyoroti ketimpangan dana bagi hasil
dari pusat yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Bekasi sebagai pusat
industri.
Sementara itu, Aanya Rina Casmayanti mengapresiasi sambutan
hangat dari Pemkab Bekasi. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk
menginventarisasi masalah daerah guna dicarikan solusi di tingkat pusat.
"Kami ingin menggali lebih dalam persoalan di Bekasi.
Dengan sinergi antara DPD RI, pemerintah pusat, dan daerah, kami yakin solusi
terbaik bisa ditemukan," ujarnya.
Ia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi
nyata untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan perekonomian di
Bekasi.
"Semoga upaya ini membawa manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Aanya. (jaw)