.png "Author")
 |
| TPST Bantargebang. |
Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat.
“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen aktif mendukung program pengelolaan sampah dari pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat,” tegas Bobihoe.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah konkret penanganan sampah, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga solusi persoalan sampah di daerah. Menteri LHK memberikan sejumlah arahan, antara lain:
- Perbaikan tata kelola sampah di tingkat kabupaten/kota, termasuk edukasi publik.
- Peningkatan anggaran APBD minimal 3% untuk pengelolaan sampah.
- Penerapan prinsip "polluter pays" melalui retribusi sampah yang lebih ketat.
- Penguatan kelembagaan dengan memisahkan peran regulator dan operator, serta melibatkan swasta.
- Penyusunan Perda dan rencana induk pengelolaan sampah, termasuk peta jalan akselerasi.
- Penegakan hukum terhadap praktik pengelolaan sampah yang mencemari lingkungan.
Khusus untuk Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bobihoe menyebutkan adanya instruksi presiden untuk membangun 4-5 unit pengolahan sampah baru. Selain itu, Pemkot Bekasi juga berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Jabar untuk pembahasan teknis.
“Kami telah berdiskusi dengan Pak Menteri dan Pak Gubernur mengenai langkah nyata yang akan diambil bersama,” pungkas Bobihoe menutup pernyataannya.
Dengan komitmen ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat mempercepat penanganan persoalan sampah di Jawa Barat. (dn)
