.png "Author")
 |
| Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Faisal. |
Faisal dari
Fraksi Partai Golkar, merekomendasikan suatu terobosan dengan memanfaatkan
sumber daya yang sudah ada. Ia mengusulkan agar Pemkot melakukan pendataan
ulang terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah kota.
“Langkah konkret
yang bisa segera dilakukan adalah dengan mendata ulang semua pegawai, baik PNS
maupun PPPK, untuk memetakan pendidikan terakhir dan pengalaman mengajar
mereka,” tegas Faisal, Sabtu (23/8/2025).
Ia meyakini, di
antara pegawai yang saat ini bertugas di perangkat kelurahan hingga berbagai
kesekretariatan, terdapat banyak yang memiliki ijazah keguruan atau pernah
memiliki pengalaman di dunia pendidikan. Data ini, menurutnya, bisa menjadi
solusi sementara yang sangat berharga sembari menunggu kebijakan rekruitmen
skala nasional.
“Data tersebut
dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah. Ini adalah langkah tepat untuk
menjembatani krisis ini sambil menunggu keputusan dan kuota dari Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Di sisi lain,
Faisal juga mendorong Wali Kota Bekasi untuk terus memperkuat koordinasi dengan
pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses rekrutmen guru PPPK
secara reguler dan memperjuangkan penambahan kuota guru khusus untuk Kota
Bekasi, guna memenuhi kekurangan yang terbilang masif ini. (Ads)
