tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

‎Revisi UU LLAJ, Sudjatmiko Soroti Kebijakan Penertiban Kendaraan ODOL

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko.
JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko bikin heboh! Revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebut bakal mengubah lanskap penegakan hukum transportasi secara drastis. Tujuannya? Memperkuat keselamatan transportasi sekaligus mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.

‎Poin paling mengejutkan: regulasi baru ini akan memperluas tanggung jawab hukum. Bukan cuma pengemudi yang bisa dijerat, tapi juga pemilik kendaraan dan pihak pengirim barang!

‎Menurut Sudjatmiko, selama ini penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berujung kecelakaan cenderung hanya menyasar pengemudi. Padahal, ada pihak lain yang turut bertanggung jawab terhadap kelayakan kendaraan maupun kondisi muatan yang dioperasikan di jalan raya.

‎"Selama ini yang terjerat itu hanya sopir, tidak pemilik perusahaan, tidak pengirim barang. Dengan adanya perubahan UU LLAJ yang baru, semuanya akan terkena dampak, termasuk yang punya kendaraan dan juga yang mengirim barang, bukan hanya sopir," ujar Sudjatmiko di sela-sela Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

‎Politisi Fraksi PKB ini berharap perluasan tanggung jawab tersebut mendorong pemilik perusahaan transportasi lebih memperhatikan kelayakan armada, mulai dari kondisi sistem pengereman hingga pemeriksaan teknis secara berkala. Tak tanggung-tanggung, dirinya juga mengusulkan agar interval pemeriksaan kendaraan dievaluasi, termasuk kemungkinan dilakukan setiap enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun.

‎Selain kelayakan kendaraan, Sudjatmiko menyoroti persoalan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau overdimension overloading (ODOL). Ia berharap kebijakan penertiban ODOL dapat diberlakukan pada awal 2027 sehingga kendaraan yang melanggar ketentuan tidak lagi beroperasi di jalan raya.

‎"Jangan sampai overdimension dan overloading ini dibiarkan, karena bisa berakibat terjadi kecelakaan di mana-mana. Harapannya, awal 2027 itu sudah berlaku dan tidak boleh lagi ada kendaraan ODOL di jalan raya," tegasnya.

‎Aspek keselamatan lainnya yang menjadi perhatian adalah pengaturan waktu kerja pengemudi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengusulkan ketentuan batas jam kerja pengemudi sekitar 45 hingga 50 jam dalam satu minggu, sebagaimana pengaturan waktu kerja pekerja pada umumnya.

‎Apabila batas waktu tersebut terlampaui, jelasnya, perusahaan perlu menyediakan pengemudi pengganti untuk mengantisipasi kelelahan dan penurunan konsentrasi saat berkendara. Menurutnya, faktor kelelahan pengemudi perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

‎"Setelah lebih dari itu harus ada sopir pengganti. Harapannya, ini bisa mengurangi kelelahan dan menjaga konsentrasi pengemudi sehingga tidak berakibat pada kecelakaan di jalan," terangnya.

‎Ia juga meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UU LLAJ. Pemeriksaan harus mencakup persyaratan administrasi, kelayakan kendaraan, hingga persyaratan perjalanan sebelum kendaraan diizinkan beroperasi.

‎Terakhir, dirinya mengingatkan agar pemeriksaan kendaraan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar memastikan seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi.

‎"Administrasi dan kelayakannya benar-benar harus dijalankan dan dikontrol dengan baik, tidak sekadar hanya formalitas," pungkas Sudjatmiko. (rr/arf)

‎