.png "Author")
 |
| Wakil Bupati Bekasi menghadiri Musrenbang Jawa Barat, dan dialog Interaktif isu Permasalahan dan Strategi Pembangunan Kabar 2025 - 2029 di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025). |
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Asep Surya Atmaja
menyampaikan dari 25 usulan tersebut, ia menekankan lima program prioritas
utama yang diharapkan tidak dicoret pada tahap pembahasan. Lima program
tersebut mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan
pembangunan rumah sakit.
Pertama, Asep meminta Pemprov Jawa Barat menyelesaikan
tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu
sebesar Rp 57 miliar untuk tahun 2023 dan Rp 27 miliar untuk 2024. Ia juga
berharap bantuan keuangan dari provinsi tetap sebesar 40 persen, tidak
dikurangi menjadi 25 persen.
"Alhamdulillah didengarkan oleh Bappeda dan akan
disampaikan kepada Pak Gubernur," ujarnya.
Kedua, dalam bidang infrastruktur, ia mengusulkan pelebaran
Jalan Makmun Nawawi serta penanganan perlintasan sebidang kereta api di Jalan
Lemah Abang yang padat lalu lintas dan penduduk. Pemkab Bekasi mengusulkan
skema kolaboratif, di mana provinsi membebaskan lahan dan kabupaten membangun
jalan.
Ketiga, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diajukan
sebanyak 540 unit, dengan anggaran sebesar Rp 50 juta per rumah. Ia berharap
program ini diprioritaskan untuk kawasan kumuh.
Keempat, Asep menyoroti kebutuhan pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) jenjang SMA, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Tambun
Selatan, Tambun Utara, dan Babelan. Ia menyebutkan bahwa Tambun Selatan yang
berpenduduk sekitar 400.000 jiwa hanya memiliki dua SMA negeri.
Kelima, ia mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe B di
wilayah selatan Kabupaten Bekasi, mengingat dua rumah sakit besar yang ada saat
ini berlokasi di wilayah utara.
“Kami sudah menyiapkan lahannya, tinggal pembangunan saja,”
tegas Asep.
Ia berharap lima usulan tersebut dapat disetujui dan tidak
dicoret pada pembahasan provinsi.
“Saya minta tidak banyak, dari 25 usulan cukup lima yang
benar-benar mengena ke masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan
pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat
yang subur, makmur, tenteram, dan tertata. Ia menyatakan bahwa hasil Musrenbang
akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran dan
berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan
dokumen perencanaan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh para Bupati/Wali kota
se-Jawa Barat dan pemangku kepentingan lintas sektor. (jaw)
