.png "Author")
 |
| Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ronny Hermawan (kanan). |
Menurutnya, jika Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi
merealisasikan pembangunan tersebut maka akan dapat memenuhi kebutuhan daya
tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Usulan ini merujuk pada
panduan teknis pengembangan bangunan sekolah dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan serta peraturan terkait tata ruang dan bangunan.
“Pembangunan sekolah bertingkat telah diatur dalam Panduan
Pengembangan Bangunan SMA (2020) yang dikeluarkan Direktorat Sekolah Menengah
Atas Kemendikbud. Menurut saya ini bisa jadi solusi akan ketimpangan jumlah
lulusan SMP yang ingin masuk ke SMA/SMK Negeri,” ujar Ronny, Kamis (26/6/2025).
Pengembangan vertikal menjadi solusi efisiensi lahan dengan
mempertimbangkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40% dan rasio luas
lantai minimal 4,02 m²/siswa untuk bangunan tiga lantai (Permendiknas No.
24/2007).
Ronny merinci dasar hukum dan kriteria teknis dalam usulannya
kepada KDM agar merealisasikan Pembangunan sekolah vertikal. Regulasi ini
berpedoman pada UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur standar
keselamatan dan fungsi bangunan.
Kemudian, PP No. 35/2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan
Gedung, termasuk persyaratan teknis konstruksi, Permendiknas No. 24/2007
tentang standar sarana-prasarana sekolah, termasuk rasio luas lantai dan lahan,
dan Permen PUPR No. 22/2018 tentang pembangunan bangunan negara, termasuk
sekolah.
"Dengan keterbatasan lahan di daerah padat seperti Kota
Bandung, Kota Depok atau Kota Bekasi, pembangunan vertikal bisa menambah daya
tampung tanpa perlu perluasan lahan. Dalam hal ini Pemprov Jabar juga harus
memastikan desain memenuhi kriteria zonasi kegiatan (publik, semi-publik,
privat), akses disabilitas, dan jalur evakuasi sesuai SNI,"
tambahnya.
Menurut data Dinas Pendidikan Jabar, Tahun ini, kuota untuk
SMA/SMK dan SLB negeri di Jabar hanya 329.000 siswa, sementara jumlah lulusan
SMP diperkirakan mencapai 700.000 siswa. Artinya, 371.000 calon siswa SMA/SMK
negeri di Jabar tidak tertampung akibat keterbatasan ruang. Pembangunan
vertikal diharapkan menjadi solusi, terutama di sekolah eksisting yang lahan
terbatas.
Ronny mengingatkan pentingnya anggaran berkelanjutan untuk
pemeliharaan bangunan bertingkat dan pelibatan konsultan ahli dalam
perencanaan. "Pemprov bisa mulai dengan pilot project di sekolah favorit
yang overkapasitas," usulnya. (Dn)
