.png "Author")
 |
| Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary. |
“Ini bukan soal THM tutup atau buka saat Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana bisa pasar beralih fungsi menjadi tempat hiburan malam?” ujar Latu saat dimintai tanggapan, Selasa (4/3/2026).
Isu tersebut mencuat di tengah kebijakan Tri Adhianto yang sebelumnya mengeluarkan maklumat pelarangan operasional tempat hiburan malam selama Ramadan. Namun, menurut Latu, akar persoalan justru terletak pada dugaan perubahan fungsi kawasan pasar menjadi lokasi hiburan malam yang dinilai tidak sesuai peruntukan.
Dengan begitu, Latu mengecam keras apabila benar terjadi alih fungsi dari pasar menjadi THM. Ia menyebut, pihaknya akan meminta Dinas Tata Ruang (Distaru) untuk mengkaji ulang aspek perizinan dan tata ruang di kawasan tersebut.
“Kalau memang itu terjadi, harus dilihat apakah ada unsur kesengajaan. Apakah pemilik ruko menyewakan kepada pengusaha THM? Lalu, apakah izinnya sesuai dengan peruntukannya?” kata dia.
Lebih lanjut, sekalipun sebuah usaha memiliki izin, hal itu tetap harus selaras dengan fungsi bangunan dan zonasi yang telah ditetapkan. Jika izin usaha tidak sesuai dengan peruntukan ruang, maka ada potensi pelanggaran yang terjadi sejak proses awal penerbitan izin.
Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa hanya berfokus pada penutupan sementara selama Ramadan, melainkan harus menertibkan secara menyeluruh apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau memang tidak sesuai, harus dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai pasar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari keberadaan THM di kawasan pasar. Sejumlah warga dan pedagang disebut merasa terganggu dengan aktivitas yang dinilai tidak sejalan dengan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi catatan masyarakat sekitar dan pedagang yang merasa kenyamanannya terganggu. Pemerintah harus tegas,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Di satu sisi, pemerintah mengimbau penutupan THM selama Ramadan. Di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah selama ini ada pembiaran terhadap perubahan fungsi ruang yang semestinya tidak terjadi. (Ads)