.png "Author")
 |
| Centra Grosir Cikarang (SGC). |
Kepala UPTD Wilayah IV Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi,
Hasyim Adnan, mengonfirmasi bahwa tidak ada lagi pedagang yang nekat berjualan
di lokasi tersebut, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
"Syukurlah, praktik jualan secara sembunyi-sembunyi
sudah tidak ada. Sekarang kawasan SGC benar-benar bersih dari PKL," ungkap
Hasyim saat ditemui di Cikarang Utara, Selasa (03/03/2026).
Menurutnya, situasi sejak hari pertama penertiban hingga
kini berlangsung aman. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara konsisten
melakukan pengawasan, terutama di malam hari, untuk mengantisipasi munculnya
kembali aktivitas perdagangan di area lampu merah tersebut.
"Setiap malam personel Satpol PP masih berjaga dan
berpatroli. Kami diminta memastikan kondisi tetap kondusif dan tidak ada
pelanggaran," tambahnya.
Meski kawasan SGC sudah tertib, Hasyim mengakui tantangan
kini bergeser ke wilayah Pasar Cikarang. Fokus perhatian beralih pada penataan
pedagang pasar tumpah yang direlokasi ke area depan Ramayana lama. Berdasarkan
pendataan terbaru, ada sekitar 200 pedagang yang ditempatkan di lokasi sementara
tersebut.
"Jumlahnya sekitar 200 pedagang, yang kami hitung
adalah individunya, bukan jumlah lapak. Sebab satu pedagang bisa memiliki lebih
dari satu lapak," terangnya.
Lokasi relokasi yang ada dinilai belum ideal. Selain lahan
yang terbatas, muncul keluhan dari pedagang tetap di lantai dasar dan basement
pasar terkait kebersihan lingkungan setiap pagi.
"Pedagang di toko bawah sempat mengeluh karena area
mereka kotor terkena sisa kegiatan pasar tumpah. Ini sudah menjadi laporan dan
sedang kami cari solusinya," ujar Hasyim.
Mengenai solusi permanen, Hasyim mengungkapkan bahwa pada
masa kepemimpinan almarhum Bupati Bekasi, sempat ada wacana pengadaan lahan
khusus untuk merelokasi pedagang dari kawasan lampu merah. Namun hingga saat
ini, rencana tersebut belum menunjukkan perkembangan.
"Dulu ada rencana pembebasan lahan untuk relokasi, tapi
belum ada kelanjutan lebih lanjut," tuturnya.
Sementara itu, pembangunan Pasar Baru direncanakan baru akan
terealisasi pada tahun 2027. Rencananya, proyek tersebut dapat dibiayai melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun kerja sama dengan investor
swasta.
"Rencananya 2027 nanti. Apakah menggunakan APBD atau
menggandeng pihak ketiga, nanti akan ditentukan kemudian," jelasnya.
Dari sisi pendapatan, para pedagang yang sudah direlokasi
sejauh ini tidak mengeluhkan penurunan omzet secara berarti. Aktivitas
perdagangan berjalan seperti biasa meski tantangan di lapangan masih ada.
"Alhamdulillah, tidak ada keluhan sepi pembeli.
Penjualan mereka masih normal," katanya.
Hasyim juga memastikan bahwa retribusi resmi yang dipungut
dari pedagang sebesar Rp5.000 per lapak telah disetorkan langsung ke kas
daerah. Pihaknya tidak mentolerir adanya pungutan liar di luar ketentuan
tersebut.
"Retribusi Rp5.000 itu resmi dan masuk ke kas daerah.
Kalau ada pungutan lain, itu di luar wewenang kami," tegasnya.
Ke depan, ia berharap penataan pedagang dapat dilakukan
secara lebih menyeluruh, termasuk penanganan kebersihan, sampah, dan penyediaan
fasilitas umum seperti toilet, agar tidak memicu persoalan baru di lingkungan
pasar.
"Kami ingin semuanya tertata rapi, kebersihan terjaga,
dan pedagang pun nyaman. Untuk langkah selanjutnya, masih kami bahas lebih
lanjut," pungkasnya. (jaw)