![]() |
| Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. |
Abu Hasan menyampaikan bahwa berbagai persoalan di lapangan,
seperti kendala teknis sistem hingga dugaan manipulasi data domisili, seharusnya
menjadi perhatian serius pimpinan tertinggi di Dinas Pendidikan. Ia menilai
kesalahan yang terjadi tidak sepantasnya hanya dibebankan kepada Kepala Bidang
SMP, seolah Plt Kadisdik lepas tangan.
"Kami meminta Plt Kadisdik, Bapak Chondro Wibhowo, membuka
ruang untuk bertemu. Kami meminta kejelasan terkait kacaunya pelaksanaan SPMB
di Kota Bekasi," tegas Abu Hasan.
Kritik ini muncul di tengah maraknya keluhan masyarakat
mengenai pelaksanaan SPMB. Sebelumnya, muncul keluhan masyarakat yang kesulitan
mengakses sistem pendaftaran karena titik koordinat alamat tidak terdeteksi.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan adanya dugaan kecurangan, di mana siswa
yang tinggal dekat dengan sekolah justru tidak lolos seleksi.
Status Plt Kepala Dinas Pendidikan pun menjadi sorotan. DPRD
Kota Bekasi sebelumnya mengkritik kondisi dinas yang masih dipimpin Plt,
sehingga dikhawatirkan menghambat pengambilan kebijakan strategis. (jaw)
.png)


