.png "Author")
 |
| Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. |
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa
besaran SILPA yang tidak lazim ini menjadi inti pembahasan dalam rapat evaluasi
APBN paruh pertama bersama Menteri Keuangan. "Ini menjadi perhatian utama
kami. Sepanjang pengalaman saya di Banggar selama 11 tahun, rata-rata SILPA
biasanya berada di kisaran Rp70 triliunan. Melonjak hingga Rp255,5 triliun
adalah fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Said di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menambahkan,
tingginya angka ini menjadi sinyal bahwa realisasi belanja pembiayaan dan
investasi pemerintah pada enam bulan pertama masih sangat rendah. Kondisi ini
dinilai krusial karena jika tidak segera dioptimalkan, dikhawatirkan tujuan
APBN untuk mendorong perekonomian akan tumpul hingga akhir tahun.
Said menekankan, dana menganggur dalam jumlah besar tersebut
bukan tanpa konsekuensi. Pemerintah tetap berkewajiban membayar beban bunga
utang atas dana yang tidak produktif tersebut. "Jika pembiayaan dan
investasi ini tidak juga tereksekusi hingga paruh kedua tahun ini, maka uang
sebesar Rp255,5 triliun itu hanya akan menjadi beban. Anggaplah, sekitar 7,2
persen dari jumlah itu akan hilang untuk membayar bunga tanpa adanya dampak
ekonomi," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Banggar meminta penjelasan
komprehensif dari pemerintah mengenai hambatan yang menyebabkan tersendatnya
realisasi anggaran. Mereka mendesak agar seluruh instansi terkait bergerak
cepat memastikan alokasi dana tersebut dapat segera disalurkan guna
menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami menuntut kejelasan program dan realisasi di
lapangan. Kami tidak ingin melihat uang rakyat yang sudah dianggarkan justru
sia-sia dan menjadi beban utang di akhir tahun karena ketidakmampuan
menyerapnya," pungkas Said dalam pernyataannya. (fa/aha/arf)