.png "Author")
 |
| Acara High Level Meeting (HLM) bertajuk Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan, yang digelar di Nuanza Hotel & Convention. |
Penguatan komitmen ini menjadi titik fokus dalam agenda High
Level Meeting (HLM) yang mengusung tema Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi
2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan. Pertemuan tingkat tinggi ini
berlangsung di Nuanza Hotel & Convention yang beralamat di Jalan KH Makmun
Nawawi, Km. 40 No.17, Cikarang Selatan, pada Selasa (21/07/2026). Turut hadir
mendampingi dalam forum tersebut Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, beserta
jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam
sambutannya menekankan bahwa SE2026 bukanlah sekadar proyek statistik biasa,
melainkan agenda nasional berskala besar yang menuntut keterlibatan aktif dari
seluruh komponen masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa data yang terkumpul dari
sensus ini akan menjadi aset berharga yang melampaui kebutuhan pemerintahan
semata. Menurutnya, informasi tersebut akan menjadi fondasi kokoh bagi kalangan
industri, pemerintah daerah, akademisi, hingga publik dalam merumuskan
kebijakan dan menyusun strategi pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Kita harus memandang Sensus Ekonomi 2026 sebagai
kepemilikan kolektif bangsa. Ini bukan milik pemerintah secara eksklusif,
tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan data yang komprehensif dan
kredibel kita dapat melahirkan keputusan-keputusan tepat yang akan membawa
Indonesia serta dunia usaha menuju masa depan yang lebih cerah," tegas
Amalia.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa proses pendataan SE2026
akan berlangsung dalam kurun waktu mulai Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui
gelaran ini, BPS bertekad untuk menyempurnakan potret ekonomi nasional secara
menyeluruh. Targetnya adalah memastikan seluruh entitas bisnis, tak terkecuali
sektor industri pengolahan, terdokumentasi dengan baik sebagai tulang punggung
kekuatan ekonomi Tanah Air.
"Kami tidak ingin ada satu pun pelaku usaha yang luput
dari catatan sensus. Apabila suatu usaha tidak terdata, maka kontribusinya
terhadap ekonomi nasional akan hilang dari peta statistik. Padahal, kita semua
tahu bahwa sektor industri pengolahan memegang peranan terbesar dalam
perekonomian kita," imbuhnya.
Di sisi lain, Amalia juga memberikan jaminan penuh terkait
aspek kerahasiaan data. Seluruh informasi yang diserahkan oleh para pelaku
usaha dalam sensus ini akan dilindungi secara ketat. BPS telah menyiapkan
sistem keamanan data berlapis yang dikerjakan bersama mitra kompeten seperti
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Peruri, serta PT Telkom Indonesia. Dengan
demikian, data individual perusahaan tidak akan pernah dipublikasikan ataupun
dimanfaatkan untuk tujuan perpajakan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli,
menyoroti peran krusial statistik akurat dalam merancang kebijakan
ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa berbagai program vital,
mulai dari perhitungan kebutuhan hidup layak, pengembangan pelatihan vokasi,
hingga pembuatan informasi pasar tenaga kerja, selama ini sangat bergantung
pada hasil riset dan pendataan yang diinisiasi oleh BPS.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan berpegang teguh
pada prinsip evidence based policy atau kebijakan yang berbasis bukti
data. Hampir seluruh agenda strategis kami sangat difasilitasi oleh output
survei dan data BPS," ujar Yassierli.
Ia turut mengungkapkan adanya peningkatan anggaran
signifikan di tahun ini, yakni sebesar Rp1,7 triliun, yang dialokasikan khusus
untuk pelatihan vokasi yang menyasar 300 ribu peserta. Selain itu, kuota
pemagangan juga dinaikkan menjadi 150 ribu orang. Langkah ini diambil sebagai
upaya menyiapkan angkatan kerja yang benar-benar relevan dengan kebutuhan
industri.
"Dengan data industri yang semakin utuh berkat Sensus
Ekonomi 2026, kami bisa mengarahkan program vokasi dan magang secara lebih
presisi sesuai dengan permintaan dunia usaha. Akhirnya, hal ini akan berdampak
positif pada peningkatan daya saing industri dan kesejahteraan para
pekerja," jelasnya. (arf)
