.png "Author")
 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa. |
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada
Jumat (23/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung. LHP
tersebut diterima langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, didampingi
Wakil Ketua DPRD, Budi Muhammad Mustofa, serta Sekretaris Daerah Kabupaten
Bekasi.
“Alhamdulillah, hari Jumat lalu saya ikut mendampingi Pak
Bupati menerima LHP BPK untuk Tahun 2024 dengan opini WTP. Ini menjadi capaian
ke-9, setara dengan Tasikmalaya. Saya, mewakili rekan-rekan DPRD, mengucapkan
selamat dan mengapresiasi Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Sekda yang selama ini
telah menjalin komunikasi dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban dengan
baik,” ujar Budi kepada bekasikab.go.id pada Selasa (01/06/2025).
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasih dan
apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah memberikan data valid dan
bukti pertanggungjawaban keuangan yang kuat, sehingga mendukung capaian opini
WTP.
"Untuk postur anggaran Kabupaten Bekasi Tahun 2024
sudah ideal, yakni 30 persen untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk program
serta kegiatan. Komposisi ini menjadi salah satu faktor pendukung diraihnya
opini WTP dari BPK," kata Budi
Namun, untuk tahun anggaran 2025, Budi memperkirakan akan
terjadi peningkatan belanja pegawai menjadi 40 persen, seiring dengan
penerimaan 10.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang
membutuhkan anggaran mencapai Rp 850 miliar.
“Ini menjadi tantangan besar. Tapi kami optimistis Pemkab
Bekasi bisa terus menjaga kualitas pengelolaan keuangannya secara profesional
dan akuntabel,” pungkasnya. (jaw)