.png "Author")
 |
| Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz. |
Anggota Timwas Haji DPR RI, Muhammad Abdul Aziz,
mengungkapkan bahwa setelah jemaah menyelesaikan Tawaf Ifadah, Tawaf Wada,
hingga Umrah, pemerintah wajib memberikan perhatian lebih, terutama dalam
memfasilitasi ibadah lanjutan di Madinah.
"Kondisi psikologi dan fisik jemaah haji gelombang
kedua ini berbeda dengan gelombang pertama. Saya berharap pemerintah melalui
Kementerian Haji dapat memastikan pelayanan dimaksimalkan, utamanya untuk
ibadah Arbain dan mempermudah jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Itu merupakan
cita-cita mereka setelah bertahun-tahun menanti," ujar Abdul Aziz usai
menggelar rapat evaluasi bersama Daerah Kerja (Daker) Madinah, Senin
(1/6/2026).
Lebih jauh, Timwas Haji DPR RI juga menyoroti aspek
mobilitas transportasi. Dengan pergerakan sekitar 99.000 orang atau hampir
separuh dari total jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah, Timwas
meminta adanya simulasi jadwal (schedule time) yang akurat.
Abdul Aziz menekankan pentingnya skema pergerakan yang
terencana guna menghindari penumpukan dan keterlambatan. Pihaknya juga
mengingatkan soal ketersediaan kamar hotel yang kerap menjadi kendala rutin
saat terjadi transisi antar-jemaah dari berbagai negara.
"Jangan sampai jemaah yang sudah diberangkatkan dari
Makkah ke Madinah harus menunggu berjam-jam di lobi karena kamarnya masih
ditempati jemaah dari negara lain. Pastikan koordinasi antara Kementerian Agama
RI, pihak syarikah, dan hotel berjalan dengan tertib. Keterlambatan ini akan
mengganggu rangkaian lainnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga
pelaksanaan ibadah Arbain," tegasnya.
Di sisi lain, Timwas Haji DPR RI juga memberikan apresiasi
atas inovasi Kementerian Haji yang menempatkan jemaah haji di hotel bintang
lima yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namun, fasilitas
premium ini juga memunculkan tantangan baru terkait adaptasi kebiasaan jemaah.
"Ada kendala di mana jemaah tidak diperbolehkan makan
di dalam kamar atau di teras hotel bintang lima. Hal ini memerlukan komunikasi
intensif dengan pihak hotel terkait kebiasaan konsumsi jemaah kita agar tidak
menimbulkan masalah di lapangan," tambahnya.
Sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara
keseluruhan, Abdul Aziz mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia harus lebih
gesit dan adaptif terhadap perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang
kerap melakukan peningkatan sistem (*upgrading*) setiap tahunnya. Ia
mencontohkan pembagian kartu pintar Nusuk yang sempat terkendala pada tahun
lalu karena dibagikan setelah tiba di Arab Saudi, namun tahun ini sudah
berhasil diperbaiki dengan pendistribusian sejak di Tanah Air.
"Pemerintah melalui Kemenag harus sering berkomunikasi
dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai peningkatan kebijakan untuk tahun depan.
Jangan sampai kita gagap dalam merespons dan mengimbangi langkah-langkah
kebijakan baru tersebut," tutup Abdul Aziz. (eki/we/jaw)