.png "Author")
 |
| Gilang Esa Mohamad, Anggota DRPD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan. |
Gilang Esa Mohamad, Anggota DRPD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, menuturkan bahwa usia yang hampir mencapai tiga dekade ini semestinya menjadi momentum refleksi bagi jajaran eksekutif. Ia menekankan bahwa peringatan tahun ini mengingatkan pada perjalanan panjang Bekasi sejak resmi memisahkan diri dari Kabupaten Bekasi hingga kini berperan sebagai kota penyangga Ibu Kota.
"Ini adalah momen HUT ke-29, sebuah perjalanan panjang Bekasi sebagai kota otonom yang lepas dari Kabupaten Bekasi. Rasanya baru kemarin, kini sudah hampir 30 tahun," ungkap Gilang, Kamis (5/2/2026).
Duduk di Komisi II yang membidangi pembangunan, Gilang menyoroti minimnya kualitas jalan, khususnya di titik-titik perbatasan dengan Jakarta yang menjadi gerbang utama kota. Ia mengaku rutin menerima aduan warga melalui pesan langsung di media sosial mengenai aspal berlubang yang membahayakan keselamatan.
"Saya sering dapat DM Instagram dan WhatsApp dari warga yang melaporkan jalan berlubang. Bahkan sempat viral kejadian kendaraan ringsek hingga pengendara motor terjatuh," ucapnya.
Menurutnya, mekanisme perbaikan jalan melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) seharusnya bisa lebih gesit bertindak tanpa perlu menunggu viralnya laporan warga.
Di samping infrastruktur, isu banjir juga menjadi perhatian kritis. Gilang mengingatkan agar bencana banjir besar yang melanda pada 4 Maret 2025 lalu dijadikan pelajaran berharga. Ia menekankan pentingnya penanganan banjir yang komprehensif dari hulu ke hilir, termasuk normalisasi drainase dan saluran air.
"Kita tidak boleh hanya fokus membangun drainase di satu titik, sementara di hulu macet atau di hilir tetap tergenang. Semua harus dipetakan dengan baik," terangnya.
Politisi muda tersebut juga menyoroti maraknya galian proyek yang kerap merugikan publik. Selanjutnya teknologi pengolahan sampah menjadi listrik yang harus tepat, dan perlunya feeder transportasi yang terintegrasi.
"Banjir, kemacetan, jalan rusak, sampah, dan transportasi harus jadi prioritas utama. Kami di DPRD siap mendukung program konstruktif dan mengawal agar tak ada kebijakan yang justru menyengsarakan warga," pungkasnya. (Ads)